Tersentak senang ketika ada isyarat engkau memanggilku, sampai akhirnya engkaupun harus pergi, meski sesaat terima kasih Tuhan... Hanya saja harus aku kembali menundukkan wajah, sesaat sumringah itu berubah dengan kegalauan, lalu apa yang salah dengan gambar itu? entahlah apa jawabannya akupun tidak mengerti. Jikapun engkau tidak lagi menyukainya, maafkan kekeliruan ini.. Mungkin kenangan itu harusnya tetap terkubur..
5 p.m on YM
Minggu, 14 Juni 2009
Gambar Usang Itu...
Rabu, 27 Mei 2009
Itukah Namanya....?
Senyum getir, Aku akui.. meski terselimuti kecemburuan, tidaklah menjadikan semua angan itu mencair. Lembaran2 kertas tissue itu terbuang percuma.. hanya untuk menulis hari & tanggal. Ah.. indahnya..
Kepalaku pening, kurebahkan sedikit beban, sayup kunikmati nada-nada itu. Biar kutuliskan saja sepotong kalimatnya...
That I would be good even if i did nothing,That I would be good even if i got the thumbs down,That I would be good if I got and stayed sick....
That i would be loved even when i numb myself,That i would be good even when i am overwhelmed,That i would be loved even when i was fuming,That i would be good even if i was clingy,That i would be good even if i lost sanity,That i would be good... Whether with or without you...
Minggu, 17 Mei 2009
Maukah Engkau Terus Mengingatku?
Terakhir kepalaku kosong adalah saat hari bermaafan itu tiba. Entah beberapa baris kalimat tak pernah terjawab hingga memburamkan keagungan hari itu. Dan hari ini, isyarat kalbu itu menyeruak meski hanya dengan kalimat sepotong-sepotong, namun cukup menjawab lamunanku. Maukah engkau terus mengingatku..? Apapun dirimu, terima kasih untuk hari ini meskipun jawaban selanjutnya mungkin akan terasa menyakitkan.. Maukah engkau terus mengingatku..?
Sabtu, 28 Juni 2008
PESTA PORA PILKADA
Hari ini saya membaca pendapat Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat KH. Kholil Ridwan yang mengatakan sistem demokrasi lebih banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya, saya tidaklah langsung setuju ataupun menolak pendapat tersebut. Saya bukanlah lulusan fisipol atau orang yang kapabilitas tentang politik berserta pernak-perniknya, saya hanyalah rakyat biasa dan bagian dari masyarakat yang selama ini ditempatkan sebagai boneka yang diikat benang, diajak bermain emosi juga dibuat sebagai penonton yang sesekali disuruh bertepuk tangan meriah, semua sesuai permainan yang dilakonkan. Lepas dari pendapat tersebut diatas, apapun sistem negara ini serta produk hukum perundang-undangannya, reformasi, demokrasi, trias politika, atau apalah namanya dan darimanapun itu berasal tidak lain hanyalah sebuah komoditas digunakan para penguasa dalam melegitimasi pemerintahan serta kekuasaannya.
Saat inipun saya tengah disodorkan berbagai macam permainan oleh para Datu di gumi tercinta saya yang juga tidak mau kalah dari daerah lain dalam mempertontonkan sinetron Pilkada. Pertaruhan tim sukses, saling hujat pengikut yang fanatik, rakyat dijejali dengan sesumbar janji, lobi-lobi elit, berlomba menjual tampang sebagai calon, semua bermanis muka, bercengkrama dalam tiap episode, tak perduli status, yang masih pejabat ikut, mantan pejabat tidak mau kalah, ulama ambil bagian, yang bukan pejabat tidak kalah gesit, bahkan malingpun bila perlu diajak serta.
Akrobat atas nama demokrasi ini demikian berpengaruh kuat sehingga secara sadar atau tidak kita sebenarnya terkungkung dalam permainan Pilkada ini. Kalau ditarik dari ujung satu ke ujung satunya lagi sebenarnya episode ini hanya dimainkan oleh orang-orang yang berkuasa saja, artinya bahwa rakyat tetaplah rakyat yang tidak ada peran dimana keadilan dan kesejahteraan masih akan jauh dari harapan. Terbukanya peluang-peluang terjadinya korupsi dan nepotisme serta memperkaya diri sendiri masih akan terus terjadi dengan sistem perundang-undangan (baca:UU Pemda) yang ada. Sebagai pelaksana Pilkada KPUD setempat ditunjuk sebagai aktor utama dalam menjalankan semua hal menyangkut Pilkada sampai dengan penetapan Kepala Daerah dan Wakil menurut suara yang diperoleh. Panwas dimana? cukup hanya mengontrol saja, tidak lebih dari itu. Lantas KPUD bertanggungjawab kepada DPRD yang memiliki kewenangan secara langsung maupun tidak langsung melakukan kontrol sekaligus menilai pelaksanaan pilkada oleh KPUD. Jika DPRD memperoleh hal-hal yang menyimpang maka DPRD berhak untuk menegur KPUD. Atau sebaliknya, DPRD dan KPUD memiliki peluang melakukan komitmen-komitmen tertentu dalam meloloskan satu orang atau lebih calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Artinya, pilkada ini akan menjadi ladang jual-beli yang dikomandoi oleh DPRD dan KPUD. Selanjutnya, bila ada pembedaan bahwa KPUD bertanggungjawab secara finansial kepada DPRD saja, maka itupun tidak menutup kemungkinan terjadi manipulasi dan kemungkinan lainnya yang dapat menodai pilkada jujur, adil, demokratis dan jauh dari korupsi. Di atas kertas bisa saja itu dicantumkan, namun pada tataran teknis operasional di lapangan tentu tidak semudah apa yang diinginkan diatas kertas. Dengan biaya yang begitu besar dimana Pilkada di tiap daerah seluruh biayanya dialokasikan ke dalam APBD masing-masing. Sehingga alokasi yang sedianya untuk pembangunan bisa-bisa dialihfungsikan hanya untuk kesuksesan pelaksanaan Pilkada. Di gumi sasak saja kabarnya sampai 5 milyar, dana yang fantastis.
Saya masih ingat opini saudara kita disini tentang gubernur Umair bin Saad yang miskin harta. Contoh lain, Khalifah Umar bin Khattab saja hanya punya 1 potong baju yang dengan 40 tambalan, padahal luas wilayah kekuasaannya meliputi 3 imperium dunia. Memang, dimasa khilafah Islamiyah rasyidah, ketika Abu Bakar, Umar, Ustman dan Ali menjadi khalifah, tidak ada sedikit pun biaya yang dibutuhkan. Sebab kriteria pemimpin di masa itu adalah murni pemimpin, yaitu orang yang paling bertaqwa, paling mengerti Al-Quran, paling mengerti sunnah dan paling faqih dalam urusan mengatur umat. Namun aklamasi para sahabat memilih para khulafa' rasyidah itu kini hanyalah tinggal sejarah.
Para pejabat sekarang maupun para calon yang ikut casting haruslah berduit. Tidak pernah ada ceritanya jaman sekarang penguasa dari orang-orang yang miskin harta. Kita sekarang hidup di era yang semuanya serba uang, sehingga untuk menjadi pemimpinpun harus dibeli pakai uang. Entah itu uang darimana yang penting bisa digunakan berkampanye, dengan segala cara bahkan seringkali terjadi para pengusaha diajak membuat ‘kesepakatan’ sehingga suatu saat nanti jika terpilih apapun yang diminta oleh penguasaha sang pejabat akan berupaya meluluskannya meski harus merugikan rakyat sekalipun, karena dulunya merasa berhutang.
Betapa tidak, sementara masih banyak rakyat kelaparan di pojok-pojok dapur, minyak tanah dan sembako semakin sulit didapat, orang-orang yang gila akan pesta Pilkada itu berkoar (berdeklarasi?) di hotel-hotel mewah. Disaat berbagai musibah menjadi langganan, bayi-bayi menangis dengan gizi buruk, mereka malah menghambur-hamburkan uang untuk keperluan baliho, poster, spanduk, pernak pernik kampanye lainnya. Sementara pendidikan masih rendah dan sebagian besar saudaraku di gumi sasak masih bodoh tapi mereka seakan buta dan tutup telinga. Mereka tidak sadar bahwa duit mereka juga dari hasil memeras keringat rakyat, dan tidaklah mereka takut bahwa kita semua akan ditanya pertanggung jawaban kelak di akhirat. “Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan” (QS. At-Takaatsur: 8)
Lalu sekarang, orang-orang yang tidak kebagian tempat untuk ikutan casting calon juga sudah mulai berteriak. Mereka meminta jatah tiket untuk jadi pejabat, karena jika tidak dijamin pesta akan diboikot. Setiap orang seakan berlomba menjajakan diri (menjagokan diri?) menjadi pejabat, maka lengkaplah sudah drama ini.
Dahulu Rasulullah SAW sudah memperingatkan supaya jangan memilih orang-orang yang mencalonkan diri karena Allah akan memberatkannya dengan jabatan tersebut. “Demi Allah, kami tidak akan mengangkat seorang pun yang meminta sebagai pemimpin atas tugas ini dan tidak juga seorang yang berambisi memperolehnya” (Shahih Muslim No.3402). Kenyataanya sekarang banyak orang yang merasa dirinya memiliki kemampuan mencalonkan diri dan prosesnya pun dilalui dengan cara kampanye dan meminta agar dirinya dipilih padahal tidak sedikit mereka berkampanye hanya bertujuan sekedar untuk mendapatkan kedudukan, kekuasaan, bahkan kekayaan duniawi, padahal semua itu adalah bagian dari nafsu dan naluri belaka. Saya tidak berargumen bahwa berpolitik itu haram, dan mengambil sebuah kesempatan menduduki jabatan itu adalah terlarang namun bagi setiap orang, pejabat, ulama bahkan yang tersandung masalahpun yang memperebutkan jabatan itu tentunya harus membawa amanah rakyat yang siap secara mental, moral spiritual, yang pada akhirnya untuk kesejahteraan umat. Kita tidak menginginkan seseorang yang pada awalnya ikhlas berniat untuk berjihad lewat siyasah yang berorientasi pada kesejahteraan lantas dikemudian hari dia lupa arah, berubah persepsi, korupsi, memuluskan nepotisme dan seterusnya. Dan yang paling penting adalah realisasi, adakah slogan keadilan dan kesejahteraan yang didengungkan itu memang sebagai prioritas ataukah hanya sekedar lips service saja? Adakah memang untuk kepentingan rakyat secara nyata, atau sekedar janji-janji kosong yang sudah basi dan seringkali kita dengar?
Jika nantinya semua pesta telah berakhir, lantas bagaimana? Wallahu a’lam.
Akrobat atas nama demokrasi ini demikian berpengaruh kuat sehingga secara sadar atau tidak kita sebenarnya terkungkung dalam permainan Pilkada ini. Kalau ditarik dari ujung satu ke ujung satunya lagi sebenarnya episode ini hanya dimainkan oleh orang-orang yang berkuasa saja, artinya bahwa rakyat tetaplah rakyat yang tidak ada peran dimana keadilan dan kesejahteraan masih akan jauh dari harapan. Terbukanya peluang-peluang terjadinya korupsi dan nepotisme serta memperkaya diri sendiri masih akan terus terjadi dengan sistem perundang-undangan (baca:UU Pemda) yang ada. Sebagai pelaksana Pilkada KPUD setempat ditunjuk sebagai aktor utama dalam menjalankan semua hal menyangkut Pilkada sampai dengan penetapan Kepala Daerah dan Wakil menurut suara yang diperoleh. Panwas dimana? cukup hanya mengontrol saja, tidak lebih dari itu. Lantas KPUD bertanggungjawab kepada DPRD yang memiliki kewenangan secara langsung maupun tidak langsung melakukan kontrol sekaligus menilai pelaksanaan pilkada oleh KPUD. Jika DPRD memperoleh hal-hal yang menyimpang maka DPRD berhak untuk menegur KPUD. Atau sebaliknya, DPRD dan KPUD memiliki peluang melakukan komitmen-komitmen tertentu dalam meloloskan satu orang atau lebih calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Artinya, pilkada ini akan menjadi ladang jual-beli yang dikomandoi oleh DPRD dan KPUD. Selanjutnya, bila ada pembedaan bahwa KPUD bertanggungjawab secara finansial kepada DPRD saja, maka itupun tidak menutup kemungkinan terjadi manipulasi dan kemungkinan lainnya yang dapat menodai pilkada jujur, adil, demokratis dan jauh dari korupsi. Di atas kertas bisa saja itu dicantumkan, namun pada tataran teknis operasional di lapangan tentu tidak semudah apa yang diinginkan diatas kertas. Dengan biaya yang begitu besar dimana Pilkada di tiap daerah seluruh biayanya dialokasikan ke dalam APBD masing-masing. Sehingga alokasi yang sedianya untuk pembangunan bisa-bisa dialihfungsikan hanya untuk kesuksesan pelaksanaan Pilkada. Di gumi sasak saja kabarnya sampai 5 milyar, dana yang fantastis.
Saya masih ingat opini saudara kita disini tentang gubernur Umair bin Saad yang miskin harta. Contoh lain, Khalifah Umar bin Khattab saja hanya punya 1 potong baju yang dengan 40 tambalan, padahal luas wilayah kekuasaannya meliputi 3 imperium dunia. Memang, dimasa khilafah Islamiyah rasyidah, ketika Abu Bakar, Umar, Ustman dan Ali menjadi khalifah, tidak ada sedikit pun biaya yang dibutuhkan. Sebab kriteria pemimpin di masa itu adalah murni pemimpin, yaitu orang yang paling bertaqwa, paling mengerti Al-Quran, paling mengerti sunnah dan paling faqih dalam urusan mengatur umat. Namun aklamasi para sahabat memilih para khulafa' rasyidah itu kini hanyalah tinggal sejarah.
Para pejabat sekarang maupun para calon yang ikut casting haruslah berduit. Tidak pernah ada ceritanya jaman sekarang penguasa dari orang-orang yang miskin harta. Kita sekarang hidup di era yang semuanya serba uang, sehingga untuk menjadi pemimpinpun harus dibeli pakai uang. Entah itu uang darimana yang penting bisa digunakan berkampanye, dengan segala cara bahkan seringkali terjadi para pengusaha diajak membuat ‘kesepakatan’ sehingga suatu saat nanti jika terpilih apapun yang diminta oleh penguasaha sang pejabat akan berupaya meluluskannya meski harus merugikan rakyat sekalipun, karena dulunya merasa berhutang.
Betapa tidak, sementara masih banyak rakyat kelaparan di pojok-pojok dapur, minyak tanah dan sembako semakin sulit didapat, orang-orang yang gila akan pesta Pilkada itu berkoar (berdeklarasi?) di hotel-hotel mewah. Disaat berbagai musibah menjadi langganan, bayi-bayi menangis dengan gizi buruk, mereka malah menghambur-hamburkan uang untuk keperluan baliho, poster, spanduk, pernak pernik kampanye lainnya. Sementara pendidikan masih rendah dan sebagian besar saudaraku di gumi sasak masih bodoh tapi mereka seakan buta dan tutup telinga. Mereka tidak sadar bahwa duit mereka juga dari hasil memeras keringat rakyat, dan tidaklah mereka takut bahwa kita semua akan ditanya pertanggung jawaban kelak di akhirat. “Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan” (QS. At-Takaatsur: 8)
Lalu sekarang, orang-orang yang tidak kebagian tempat untuk ikutan casting calon juga sudah mulai berteriak. Mereka meminta jatah tiket untuk jadi pejabat, karena jika tidak dijamin pesta akan diboikot. Setiap orang seakan berlomba menjajakan diri (menjagokan diri?) menjadi pejabat, maka lengkaplah sudah drama ini.
Dahulu Rasulullah SAW sudah memperingatkan supaya jangan memilih orang-orang yang mencalonkan diri karena Allah akan memberatkannya dengan jabatan tersebut. “Demi Allah, kami tidak akan mengangkat seorang pun yang meminta sebagai pemimpin atas tugas ini dan tidak juga seorang yang berambisi memperolehnya” (Shahih Muslim No.3402). Kenyataanya sekarang banyak orang yang merasa dirinya memiliki kemampuan mencalonkan diri dan prosesnya pun dilalui dengan cara kampanye dan meminta agar dirinya dipilih padahal tidak sedikit mereka berkampanye hanya bertujuan sekedar untuk mendapatkan kedudukan, kekuasaan, bahkan kekayaan duniawi, padahal semua itu adalah bagian dari nafsu dan naluri belaka. Saya tidak berargumen bahwa berpolitik itu haram, dan mengambil sebuah kesempatan menduduki jabatan itu adalah terlarang namun bagi setiap orang, pejabat, ulama bahkan yang tersandung masalahpun yang memperebutkan jabatan itu tentunya harus membawa amanah rakyat yang siap secara mental, moral spiritual, yang pada akhirnya untuk kesejahteraan umat. Kita tidak menginginkan seseorang yang pada awalnya ikhlas berniat untuk berjihad lewat siyasah yang berorientasi pada kesejahteraan lantas dikemudian hari dia lupa arah, berubah persepsi, korupsi, memuluskan nepotisme dan seterusnya. Dan yang paling penting adalah realisasi, adakah slogan keadilan dan kesejahteraan yang didengungkan itu memang sebagai prioritas ataukah hanya sekedar lips service saja? Adakah memang untuk kepentingan rakyat secara nyata, atau sekedar janji-janji kosong yang sudah basi dan seringkali kita dengar?
Jika nantinya semua pesta telah berakhir, lantas bagaimana? Wallahu a’lam.
Label: Makna, Manusia-manusia
Langgan:
Entri (Atom)
Lihat Daftar Isi !